Sekolah Islam di Barat dilarang oleh Depag
Tanggapan saya dua;
1. Isi surat edaran Menag tsb, minimal dari yang tersurat, menganjurkan pilihan studi ke LN dikhususkan bagi jurusan-jurusan umum dan bukan lagi Islamic studies atau religious studies, karena diasumsikan selama ini bahwa untuk memerdalam ilmu keislaman selayaknya ke sumber aslinya yaitu di Timur Tengah. Sementara untuk jurusan umum (eksakta) lebih dianjurkan ke negara-negara Barat yang saat ini menjadi ikon kemajuan Iptek. Memang ini debatable tuk kita yang lulusan LN yg belajar Islamic studies, meskipun saya sdr dari jurusan antropologi tapi fieldstudinya ttg Islamic community, bahwa apakah ada jaminan mutu lulusan Timur Tengah lebih unggul dari segi teori dan metodologi dibanding mereka yang lulusan Barat. Tapi kalau memang yang diharapkan bahwa lulusan UIN/IAIN bisa lebih fokus ke pengembangan Iptek maka mengambil jurusan eksakta memang lebih pas. Ini artinya, cados dan dosen dari fakultas umum di UIN lebih berpeluang untuk studi ke LN (Barat) dibanding mereka dari fakultas agama. Sementara yg terakhir ini hanya boleh melanjutkan studinya ke Timur Tengah (LN juga khan).
Saat ini memang, koordinator jurusan Islamic studies di Barat sedang dikritik karena kurang punya kapasitas pada bidangnya misalnya dalam penguasaan bahasa Arab. Salah satu intelektual yang melontarkan kritik ini adalah DR. Michael Laffan (alumni ANU, yg sekarang jadi fellow researcher di Leiden, kalau tdk salah). Laffan pernah mengkritik misalnya pak Martin van Bruinessen, Direktur ISIM (kalau masih), yang katanya tdk menguasai bhs Arab tapi menjadi pengampu (koordinator/ supervisor) mahasiswa Islamic studies terutama dari Indonesia. Kalau di Australia mungkin DR. Greg Fealey yg menjadi koord. Islamic studies di ANU (mungkin supervisor bung Rijal juga). Sehingga ada kesan bahwa dosen-dosen Islamic studies ini hanya unggul dari segi metodologi dan analisis, tapi dari segi substansi lebih banyak belajar dari segi substansi ke mahasiswanya.
2. Dari yang tersirat, sebagaimana bacaan bung Rijal, ttg persoalan faktor agency, dan struktur dan apakah terjadi integrasi diantara keduanya, terbukti di dunia sosial tidak serigid dan sesolid yag terjadi di bidang teknologi. Kalau kita masih ingat teguran Thomas Kuhn (1969 ?) dalam bukunya "The Structure of Scientific Revolutioan" maka kita akan faham tentang hal ini. Kuhn menyatakan bahwa perubahan satu paradigma ke paradigma lain tidak tejadi secara akumulatif melainkan revolusioner bahkan mematikan. Tapi ini hanya berlaku dalam dunia teknologi, dan tdk pada social sciences (termasuk mungkin didalamnya Islamic studies). Yang terakhir ini bisa saja bersifat siklis atau hybrid antara satu paradigma dengan paradigma lain. Di lain waktu rasionalisme berkuasa, tapi pada saat lain konservatisme (dan mungkin fundamentalisme) dirangkul kembali, ataukah terjadi hybrid di antara keduanya. Ernest Gelner pernah menyebut ini dengan istilah Fundamentalisme Rasional.
Selain itu, sudah jamak kalau kebijakan yang lahir dari elit departemen jarang yang berbasis riset. Artinya, banyak hasil riset dari Litbang atau Puslit di perguruan tinggi tidak menjadi dasar pengambilan kebijakan di lingkungan departemen. Ada beberapa yg menjadi inspirasi kebijakan, tapi tidak semua apa yang direkomendasikan dari hasil penelitian dapat secara langsung “instant” diadopsi ke dalam kebijakan atau program pembanguanan sosial-keagamaan secara permanent. Ini dikarenakan sifat permasalahan sosial-keagamaan cepat berubah dengan karakteristik yang berbeda sesuai perkembangan masyarakat yang cepat pula. Hasil penelitian sosial-keagamaan memerlukan waktu untuk memperoleh legitimasi ilmiah. Sementara sebuah legitimasi ilmiah merupakan prasyarat dalam proses penelitian yang memiliki kualifikasi yang baik, agar konsep-konsep pemikiran, model dan pola pelayanan sosial keagamaan yang berkembang dari saran-rekomendasi penelitian tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kehidupan manusia.
Berbeda dengan hasil riset bidang teknologi, kebijakan bisa berubah dengan cepat. Kita ingat bagaimana telegram sangat mendominasi dunia informasi masa lalu. Tapi kini telpon yg ditemukan Graham Bell mengubah semuanya termasuk dalam hal relasi sosial manusia. Sekarang mungkin internet menjadi medium interaksi sosial seperti yang dilakukan oleh anggota milis UIN Makassar. Jadi kalau produk baru teknologi dari LN begitu menyihir para elit birokrat untuk segera dibeli (diadopsi) karena jelas penggunaan dan manfaatnya dan instant, dan tentunya menjadi rebutan pimpro proyek pengadaan ATK. Sementara produk baru dari LN dalam bentuk pemikiran sosial keagamaan bagi elit birokrat masih perlu ditimbang-ditimbang dulu, atau didiskusikan dampaknya bagi masyarakat, termasuk dampak kebijakan yang sedang diusung (status quo), dan ujung-ujungnya kemudian dilarang (mungkin melalui fatwa kalau perlu).
Sementara itu kawang2,
Wassalam,
Ad
--- On Sat, 6/21/08, Syamsul Rijal
From: Syamsul Rijal
Subject: Re: [UIN-makassar] Depag tutup belajar Islam di Barat
To: UIN-makassar@ yahoogroups. com
Date: Saturday, June 21, 2008, 9:57 AM
Kawan-kawan yang budiman,
Dari istilah "perang dingin" yang dilontarkan bang Wahyu, saya jadi teringat tulisan Pak Azra di Republika yang menanggapi balik logika Menag tentang pendirian UIN. Selama ini kan ada ketakutan dengan berdirinya UIN, maka jurusan agama akan tertinggal, seperti kasus UMI. Sampai-sampai pak Menag bilang (mengutip teman) "selama saya menjabat menag tidak akan lagi berdiri UIN" (cukup yang 5? UIN itu saja). Padahal, kampus saya IAIN Banjarmasin, IAIN tertua di kalimantan sudah ancang-ancang juga mau transformasi ke UIN. Tetapi terganjal dengan kebijakan Menag ini.
Menarik memakai konsep agency dan struktur dalam menjelaskan fenomena ini, seperti diurai bang Adlin. Dalam sejarah, pergulatan ide dan struktur selalu terjadi dan selamanya akan demikian. Dimasa Orba, sangat kelihatan bagaimana negara melanggengkan stuktur itu dengan hegemoninya. Hegemoni, ala Gramscy, tidak meniscayakan resistensi langsung dari bawah, tetapi malah approval terhadap ide yang diimpose secara halus dan masuk akal.
Dimasa sekarang ini, (dalam beberapa kasus walau sudah reformasi) kalau ada yang bawa ide baru/anti kemapanan (apalagi kalau alumni LN) akan dianggap aneh atau sebagai ancaman baru terhadap posisi orang lama. Bahkan, birokrat yang progressif pun mungkin akan akan mencurigai dan menghalangi orang progresif baru yang baru datang. Walau, seperti kata bang Adlin, petinggi lama itu dulunya adalah agen-agen yang menyuarakan perubahan. Susah memang kalau sudah memasuki area politik, yang sarat dengan interest itu. Amerika saja yang katanya demokratis malah mendukung dan memelihara otoritarianisme Saudi, sepanjang project US berjalan lancar disana.
Kalau melihat kasus pak Menag, barangkali peranan agency individualnya lebih dominan karena orang-orang progressif kan banyak di Depag. Malah selama ini (sebagaimana terlihat dari berbagai program depag) kan didominasi oleh arus progresif itu. Jadi kalau mau dibilang mau melanggengkan status quo Depag, barangkali kurang pas juga. Justru pak Menag ini mau melakukan perubahan baru dengan mengembalikan Depag ke Khittah-nya, atau "back to the Qur'an and Sunnah" seperti yang disuarakan kelompok reformis Muslim. Dengan kecenderungan Islamic piety dikalangan masyarakat kita sekarang ini, apa yang disuarakan pak Menag itu meniscayakan dukungan yang besar dari bawah.
Saya tidak tahu pasti apakah reformasi yang digagas pak menag ini purely religious ataukah sarat dengan 'political expediency'. Kalau dilihat backgroundnya, pak Maftuh ini berasal dari NU konservatif yang taat dan setia pada agamanya. Apa yang disuarakan pak Maftuh menemukan momentumnya saat ini, dikala dukungan ke Islamisme semakin menaik (See PPIM Survey). Dikala, masyarakat membutuhkan Islam sebagai solusi alternatif terhadap kondisi Indonesia yang tidak menentu. Pada titik tertentu, konservatisme Islam tradisional bisa berselingkuh dengan Islamisme.
Saya teringat ketika mulai bertugas di IAIN Antasari, kawan saya yang ditempatkan di Fakultas Ushuluddin diceramahi dulu oleh petinggi disana (yang notabene malah alumni ciputat) untuk "tidak mengajarkan Islam yang aneh-aneh ala Ciputat atau ala JIL". Menariknya di Banjar, bahkan di pasca sarjananya, mulai ada kecenderungan pemikiran Islam yang progressif akan dicurigai dan diidentikkan dengaan pemikiran JIL. Jadi kalau mau aman kata kawan, ngajarin dan omongin Islam yang biasa-biasa saja, atau tepatnya sesuai dengan selera Islam tradisional masyarakat Banjar. Dan para Habib/kyai disana (bersama dengan aktivis HTI), beramai-ramai mengutuk Islam yang "aneh-aneh" itu dan ini tentu saja kian memperkuat otoritas mereka sebagai pembela Islam di tengah masyarakat.
Salam damai,
Rijal
--- On Sat, 6/21/08, Adlin Sila
From: Adlin Sila
Subject: Re: [UIN-makassar] Depag tutup belajar Islam di Barat
To: UIN-makassar@ yahoogroups. com
Date: Saturday, June 21, 2008, 11:25 AM
Dear,
Pengalaman teman Din Wahid dari PPIM UIN Syarif dan Yasrul dari IAIN Padang ketika mengurus paspor untuk studi ke Belanda mengakali dengan tidak mencantumkan kata Islamic Studies atau Religious Studies dalam aplikasinya, tapi disesuaikan dengan Departemen yang membawahi jurusan yang dipilih, misalnya Antropologi. Taktik ini ternyata berhasil.
Kalau tuduhan Bung Rijal benar (karena dari bacaan saya tidak seperti itu, untuk sementara) bahwa kebijakan Depag ini adalah sebagai upaya untuk memotong ide-ide liberalisme atau pluralisme yang dibawa oleh lulusan IAIN/UIN dari LN agar tidak mengotori "kesucian" ajaran Islam, maka saya kira kebijakan depag ini adalah bagian dari kerja orang-orang struktur di Dep. Agama yang cenderung mempertahankan status quo (dalam bidang faham keagamaan misalnya). Ingat diskusi kita beberapa waktu yg lalu ttg "Sulsel dan Perayaan Kembali Feodalisme", yang saya kaitkan dengan strukturalisme, sebuah isme yang menganut paradigma order atau keteraturan. Tanggapan Bung Kustiwan juga sangat bagus untuk gejala ini bahwa karena elit struktur memperoleh kepuasan (satisfaction) dari exercizing power-nya maka mereka alergi dengan setiap perubahan, padahal dulunya (sebelum berkuasa) mereka adalah pembawa perubahan dalam hal ide-ide pembauran faham keagamaan.
Hal ini yang saya pikir belum kita diskusikan lebih jauh dalam milis ini, mengapa agency atau orang perorang selalu mengalah atau "dikalahkan" oleh ide-ide yang sudah mapan ketika mereka berada di lingkaran kekuasaan (power). Saya kira petinggi-petinggi Depag saat ini, dan beberapa waktu yg lalu, dihuni oleh keluaran-keluaran LN, atau Doktor2 dari UIN/IAIN yg berlatar belakang Islamic Studies yang tentunya sudah berfikiran maju dan progresif, tanpa menyebut semua nama tsb, tapi di antaranya adalah Dirjen Bimas Islam pak Nasaruddin, Bung Komar, (sekarang rektor UIN Syarif), Kabalitbang, pak Atho Mudzhar (bos saya sendiri) dsb.
Pertanyaannya, adakah (atau mungkinkah) integrasi antara agency dan struktur itu bisa berjalan? Kalau bisa, sejauhmana integrasi itu berjalan? Apakah terjadi evolusi (atau revolusi), hibrydasi, ataukah resistensi? Lalu sejauhmana derajat beberapa skenario tersebut bisa tergambarkan? Pertanyaan ini ditujukan bagi setiap orang, yang sedang berkuasa, yang belum dapat giliran, dan yang sudah dapat giliran, dan sekarang masih menunggu dapat giliran lagi, atau mereka yang alergi dengan kekuasaan karena sudah muak denganitu semua.
Wassalam,
Adlin
--- On Fri, 6/20/08, Wahyuddin Halim
From: Wahyuddin Halim
Subject: Re: [UIN-makassar] Depag tutup belajar Islam di Barat
To: UIN-makassar@ yahoogroups. com
Date: Friday, June 20, 2008, 5:05 PM
Kawans yg budiman,
Jika edaran dirjen PI yg diposting Ijal sebelumnya bisa diconfirmed, saya kira depag benar2 sudah kurang kerjaan. Kalau maksudnya untuk mencegah semakin banyaknya alumni Barat dari kalangan PTAIN yang berpikiran "aneh2" spt dikatakan Ijal. Masa org2 bisa dengan mudah dilarang ambil bidang yg sesuai dengan bidang akademik yang digeluti selama ini lalu dikasih syarat yg gak akademik, jika mau ke Barat harus ambil bidang lain yang bukan Islamic Studies. Apa indikator bahwa sejauh ini dosen Islamic Studies luaan Barat di PTAIN sudah "cukup banyak".
Kebijakan ini kayaknya mirip2 fatwa MUI yang melarang libralisme, pluralisme dll. Bedanya, Depag menggunakan kekuasaan struktural. Atau jangan2 ini sebagian buah dari "perang dingin" antara Depag dengan UIN Jakarta khususnya... hehe... Depag dan MUI tampakya semakin memposisikan diri sebagai "pembela Islam", pelindung umat spt FPI..hehehe
Kak AFB mungkin bisa memberikan analisisnya. Kalau melihat hasil scannya, surat edaran tsb tampaknya benar. Senin depan saya akan tanyakan ke pak Rektor atau PR-nya, mungkin PR IV juga bisa memberi tanggapan, boleh jadi tahu latar belakangnya. .
Salam
--- On Fri, 6/20/08, Syamsul Rijal
From: Syamsul Rijal
Subject: Re: [UIN-makassar] Depag tutup belajar Islam di Barat
To: UIN-makassar@ yahoogroups. com
Date: Friday, June 20, 2008, 8:02 PM
Dear kawans,
Maaf lupa untuk beritahu kalau saya belum bertabayun/mengklar ifikasi apakah surat edaran ini benar apa tidak. Jadi mohon maaf kalau komentar saya kurang berkenan.
Salam
Rijal
--- On Fri, 6/20/08, Syamsul Rijal
From: Syamsul Rijal
Subject: [UIN-makassar] Depag tutup belajar Islam di Barat
To: uin-makassar@ yahoogroups. com
Date: Friday, June 20, 2008, 7:53 PM
Dear kawans,
ada postingan hangat nih. Menteri Agama sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk mengedarkan SURAT EDARAN menghentikan pengiriman mahasiswa belajar islam di Barat, termasuk di dalamnya australia.
Logikanya keliru nih, padahal dosen UIN/IAIN yg keluar negeri tuh ngambil jurusan umum kok bukan Islamic studies heheh...Seperti memet misalnya yg ngambil jurusan education hehe. Sepertinya Menag kuatir kalau alumni Barat itu ngajarin Islam yang "aneh-aneh" di kampus Islam.
Alasannya kayaknya dibuat-buat nih, mosok alumni Islamic Studies dah banyak. Yahh namanya aja IAIN/STAIN, pasti dosen Islamic studiesnya banyak dong.
Aduh aya-aya wae pak menteri.
Salam,
Rijal
__._,_.___
Messages in this topic (6) Reply (via web post) | Start a new topic
Messages | Files | Photos | Links | Database | Polls | Members | Calendar
MARKETPLACE
Blockbuster is giving away a free trial of Blockbuster Total Access to smart movie lovers like you.
Yahoo! Groups
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
Recent Activity
*
1
New Members
Visit Your Group
Yahoo! Groups
Latest product news
Join Mod. Central
stay connected.
10 Day Club
on Yahoo! Groups
Share the benefits
of a high fiber diet.
Search Ads
Get new customers.
List your web site
in Yahoo! Search.
.
__,_._,___
Go to Previous message | Go to Next message | Back to Messages
ASCII (ASCII)Greek (ISO-8859-7)Greek (Windows-1253)Latin-10 (ISO-8859-16)Latin-3 (ISO-8859-3)Latin-6 (ISO-8859-10)Latin-7 (ISO-8859-13)Latin-8 (ISO-8859-14)Latin-9 (ISO-8859-15)W. European (850)W. European (CP858)W. European (HPROMAN8)W. European (MACROMAN8)W. European (Windows-1252)Armenia (ARMSCII-8)Baltic Rim (ISO-8859-4)Baltic Rim (WINDOWS-1257)Cyrillic (866)Cyrillic (ISO-8859-5)Cyrillic (KOI8-R)Cyrillic (KOI8-RU)Cyrillic (KOI8-T)Cyrillic (KOI8-U)Cyrillic (WINDOWS-1251)Latin-2 (852)Latin-2 (ISO-8859-2)Latin-2 (WINDOWS-1250)Turkish (ISO-8859-9)Turkish (WINDOWS-1254)Arabic (ISO-8859-6, ASMO-708)Arabic (WINDOWS-1256)Hebrew (856)Hebrew (862)Hebrew (WINDOWS-1255)Chinese Simplified (GB-2312-80)Chinese Simplified (GB18030)Chinese Simplified (HZ-GB-2312)Chinese Simplified (ISO-2022-CN)Chinese Simplified (WINDOWS-936)Chinese Trad.-Hong Kong (BIG5-HKSCS)Chinese Traditional (BIG5)Chinese Traditional (EUC-TW)Japanese (SHIFT_JIS)Japanese (EUC-JP)Japanese (ISO-2022-JP)Korean (ISO-2022-KR)Korean (EUC-KR)Thai (TIS-620-2533)Thai (WINDOWS-874)Vietnamese (TCVN-5712)Vietnamese (VISCII)Vietnamese (WINDOWS-1258)Unicode (UTF-7)Unicode (UTF-8)Unicode (UTF-16)Unicode (UTF-32)
| Full Headers
Search Mail
Copyright © 1994-2008 Yahoo! Inc. All rights reserved. Terms of Service - Copyright/IP Policy - Guidelines
NOTICE: We collect personal information on this site.
To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy
0 komentar:
Posting Komentar